PR Jateng - Menanggapi adanya pemberitaan yang menyebutkan ada oknum petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purbalingga memindahkan patok batas tanah milik Yamin Hartono terletak Jalan Raya Kutasari Purbalingga No 168 RT 2 RW 7 Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan nomor SHM 01254 dan SHM 01255 yang melewati tanah irigasi di Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah diklarifikasi oleh Kantor BPN Purbalingga, hari Selasa 11 Juni 2024.
Kepala Kantor BPN Purbalingga Tofik Hidayat didampingi Kasi Survey dan Pemetaan Kantah Purbalingga Ilham Latief menjelaskan pertama, petugasnya tidak pernah memindahkan patok batas yang dikhawatirkan oleh pemilik tanah Yamin Hartono.
Dan kedua, kata Ilham, Yamin Hartono pemilik sertifikat nomor SHM 01254 dan SHM 01255 memang pernah mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang pada tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Terjemahan Lirik Lagu ‘No Fate’ ECLIPSE yang Jadi OST Lovely Runner, Vokalisnya Byeon Woo Seok, Lho!
"2 bidang tanah di Desa Gemuruh ada peristiwa yang pertama Pak Yamin pada tahun 2021 sudah melakukan permohonan untuk pengukuran kembali tahun 2021 itu dan sudah didaftarkan di loket berdasarkan dari pendaftaran di loket kita menindaklanjutinya dengan surat tugas dan Pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan dari Pak Yamin,"ujar Ilham Latief.
Namun, ketika pengecekan di lapangan saat mau dilakukan pengukuran ulang, kata Ilham, pemilik tanah Yamin Hartono tidak dapat menghadirkan saksi dari tetangga batas baik sebelah utara, selatan, barat maupun timur.
"Maka kita kasih tahu yang bersangkutan untuk dihadirkan agar bisa dilakukan kesepakatan atau penetapan batas langsung dan kita menunggu dari kabar dari Pak Yamin untuk melaksanakan pengukuran ulang,"ungkapnya.
Baca Juga: Urutan Nonton Demon Slayer: Hashira Training Arc yang Baru Rilis Bukan Babak Terakhir!
Karena belum ada kesepakatan, lanjut Ilham, Yamin Hartono mengirim surat pada hari Rabu 8 Juni 2022 ke kantor BPN Purbalingga yang isinya pencabutan surat permohonan pengukuran ulang alias dibatalkan oleh yang bersangkutan.
"Ya udah kita stop karena yang bersangkutan yaitu pemohon dalam hal ini membatalkan pengukuran ulang, namun ternyata kemarin ada berita lagi seperti ini, dan intinya tidak ada pemindahan patok batas tanahnya itu,"tegas Kepala Kantor BPN Purbalingga Tofik Hidayat.
Menurut Tofik Hidayat, pemberitaan bahwa ada petugas BPN Purbalingga memindahkan batas patok batas dari tanah Yamin Hartono adalah tidak benar sama sekali.
"Tolong ini terlalu bombastis, maka kami beri penjelasan lengkapnya pada hari ini,"ucapnya.
Sementara Yamin Hartono melalui Kuasa Hukumnya Djoko Susanto SH membenarkan bahwa Yamin Hartono mencabut permohonan pengukuran ulang dikarenakan pengukuran ulang batas patoknya tidak sesuai dengan sertifikat SHM miliknya.
"Karena bergeser ke seberang irigasi Dali yang merupakan aset pemerintah daerah kabupaten Purbalingga,"terang Djoko.
Baca Juga: Dibawakan Byeon Woo Seok dkk, Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Run Run dari ECLIPSE
Yamin Hartono berharap pengukuran ulang tersebut dilakukan karena adanya 5 bangunan yang berada dalam batas patok sertifikat SHM 01254 dan SHM 01255 keduanya atas nama Yamin Hartono merupakan pemecahan pada tahun 2018 dari SHM 465.
Dan telah disewakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuannya.
"Karena itu Yamin akan segera menempuh jalur hukum,"kata Djoko.
Baca Juga: Sat Reskrim Polresta Pati Amankan Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan Bos Rental
Sedangkan Eddy Wahono, pengamat lingkungan dan kebijakan publik menambahkan lima bangunan itu diduga tidak memiliki ijin dari DPU Kabupaten Purbalingga karena bangunan tersebut berada dalam garis sempadan jalan raya Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara.
Ketentuan bangunan adalah tidak boleh mendirikan bangunan di ruang Pengawasan jalan (ruasja) dan ruang milik Jalan (rumija).
Apalagi diduga ke lima bangunan tersebut menggunakan lahan milik Yamin Hartono dan disewakan tanpa seijin pemilik seperti yang termaktub pada pasal 385 KUHP***