PR Jateng - Ditengah situasi geopolitik dan situasi ekonomi dunia yang masih bergejolak serta ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah, Eropa Timur, hubungan AS-Tiongkok, dan Eropa-Rusia, wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang menjadi wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto memiliki daya tahan ekonomi yaitu sebesar 5 persen di tahun 2023 lalu.
Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Tengah bagain selatan itu meliputi eks Karesidenan Banyumas yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb).
Di tahun 2024 ini, kontribusi pertumbuhan ekonomi diharapkan terus tumbuh lebih dari 5 persen.
Permintaan itu diungkapkan oleh Asisten Gubernur BI Doddy Zulverdi usai mengukuhkan Christoveny sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto menggantikan Ronny Hartawan yang selanjutnya menjadi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tengah, di Purwokerto, hari Jumat 28 Juni 2024.
"Diharapkan tahun ini bisa tetap tumbuh pada kisaran paling rendah 4, 7 bahkan kalau kita bisa upayakan sebaik-baiknya bisa lebih dari 5% sekitar 5, 5% dan kalau kita lihat itu pada tataran nasional pada tataran Wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto ini pun juga sangat baik kontribusi pertumbuhan di wilayah kerja Purwokerto berkisar antara 4, 51 sampai 5, 4% tahun lalu,"kata Doddy Zulverdi.
Doddy Zulverdi mengakui pengendalian inflasi yang memang sangat terasa dampaknya kepada masyarakat sangat luar biasa.
Dan Indonesia dapat menjaga inflasi tetap berada pada kisaran target nasional di dua setengah persen plus minus satu persen.
"Dan itu kami rasakan baik di pusat maupun ketika kami juga sempat bertugas di kantor perwakilan BI bahwa itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau tidak ada dukungan dari seluruh mitra disuruh jajaran pimpinan daerah, perbankan, OJK dan lain-lain itu,"ujarnya.
Dia juga mengutarakan Bank Indonesia sebagai regulator memiliki kebijakan instrumen yaitu kebijakan moneter dalam mengendalikan suku bunga, dan mengendalikan likuiditas dalam perekonomian agar likuidtas itu sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat mencapai stabilitas baik inflasi maupun kelancaran sistem pembayaran.
"Apalagi dengan digitalisasi yang makin luas perusahaan atau lembaga-lembaga non bank yang berperan dalam jasa pembayaran ini juga makin luas kemudian juga jasa-jasa pembayaran yang sifatnya digital semakin luas itu harus juga kita integrasikan,"tutur Doddy Zulverdi.
Doddy Zulverdi juga mengakui bahwa Bank Indonesia hanya mempunyai instrumen kebijakan dan tidak bisa langsung ke arus bawah atau masyarakat.
Karena itu, kata dia, untuk bisa mengimplementasikan semuanya itu perlu bersinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan, perusahaan besar maupun kecil dan lain sebagainya.
Baca Juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Berjudul Sekecewa Itu - Angga Candra
"Bagi Bank Indonesia mengelola likuitas, mencetak uang mengelola likuiditas dan lain-lain mengatur suku bunga dan lain-lain itu pun tidak menjamin bahwa itu akan efektif contoh kebijakan suku bunga BI misalnya ingin supaya inflasi terkendali sehingga memang salah satu instrumennya adalah kebijakan moneter melalui salah satunya meningkatkan suku bunga atau mengurangi likuitas tapi itupun tidak akan berhasil karena suku bunga itu punya transmisi yang terlalu panjang untuk sampai ke ekonomi kita apalagi sampai ke bawah,"kata Doddy Zulverdi.
"Kalau inflasinya banyak yang berasal dari sisi suplai nah lagi-lagi supaya semakin efektif maka support dari pimpinan daerah, perbankan, lembaga keuangan, perusahaan besar maupun kecil untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran barang distribusi itu sangat menentukan kebijakan moneternya suku bunganya kebijakan ekuitasnya tapi tidak akan efektif Kalau tidak ada support sampai ke bawah,"lanjutnya.
Disitulah, kata Doddy, peran Kantor Perwakilan BI untuk bersinergi memastikan transmisi kebijakan itu sampai ke bawah.
Baca Juga: Diingatkan Agar ASN Jepara Tidak Terlibat Judi Online, Sekda Terbitkan Surat Edaran Larangan Judi
"Makanya kantor-kantor ada punya program-program yang pertama bisa menunjukkan pada titik-titik mana masalah itu berada dan bagaimana kemudian kita sama-sama bersinergi mengatasinya contoh kebijakan itu adalah kebijakan di mana BI memberikan semacam panduan kepada perbankan berapa persen minimum apa namanya uang muka atau jumlah kredit yang bisa diberikan dibandingkan dengan uang muka yang bisa diberikan kepada calon nasabah dibandingkan dengan total nilai kreditnya, ada kebijakan yang namanya kebijakan ekuiditas maka Bank Indonesia memberikan insentif pada perbankan terutama bafu bank-bank yang mau memberikan menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kemudian ditingkatkan insentifnya bagi bank yang mau memberikan kredit kepada sektor kecil UMKM,"tambah Doddy Zulverdi.
Sementara itu, PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro mengungkapkan di Kabupaten Banyumas masih banyak persoalan yang harus diselesaikan seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, angka kematian Ibu melahirkan, ditambah AIDS dan Narkoba serta ketahanan pangan.
Baca Juga: Timnas Indonesia Garuda Muda Lolos Semifinal Piala AFF U-16 2024! Juara Grup A Sempurna
"Terkait ketahanan pangan ini, saya belum puas kalau kemudian inflasi ini hanya dari sisi statistik saja saya ingin bahwa kebutuhan pangan kebutuhan masyarakat dari 11 kebutuhan pokok itu bisa dihasilkan oleh masyarakat Banyumas sendiri. Oleh karena itu saya sedang menyiapkan bagaimana kedaulatan pangan itu bisa muncul hanya ingin berasnya warga Banyumas, bisa dicukupi oleh warga Banyumas sendiri, termasuk juga sektor-sektor lain yang termasuk Kemarin saya ceritakan tadi adalah yang namanya cabe-cabean saja kita tidak mampu mencukupi. Oleh karena itu sejak 4 bulan yang lalu saya bertekad yang namanya cabe di Banyumas harus Swasembada dan Insya Allah satu bulan lagi kita akan panen, dan komoditas lainnya diharapkan juga menyusul bisa swasembada di Banyumas,"ujar Hanung Cahyo Saputro.
Dia menambahkan, pihaknya sedang berusaha menciptakan iklim ekonomi yang baik di Kabupaten Banyumas.
Ada tiga variabel yang diupayakan oleh PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, yang pertama dari sektor pertanian, infrasktruktur dan pariwisata.
Baca Juga: Berikut Warna Terlaris New Honda BeAt 2024: Penampilan Stylish dan Modern
Dan di sektor pariwisata inilah, Hanung Cahyo Saputro berkeyakinan bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Banyumas ini.
"Oleh karena itu tiap bulan, tiap minggu even itu kudu pol-polan, kita dorong betul tapi ternyata itu enggak cukup, saya ingin di atas 100% bahkan bisa 200% syaratnya apa bukan hanya men trigger melalui even-even yang kita selenggarakan kelas nasional supaya orang pada buang duit ke Banyumas tapi saya pengen usaha ini ada satu destinasi wisata permanen yang kelasnya nasional,"pungkasnya.***