Network
PR JATENG - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan di Kabupaten Kebumen masih ada sejumlah sekolah yang belum memenuhi standar nasional.
Seperti sarana prasarananya masih belum lengkap hingga kurang layak.
Hal itu dikatakan Bupati Arif Sugiyanto, pada acara Aksi Bergizi dan Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di SMA Negeri 1 Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2024.
Baca Juga: Lima Cara Merubah atau convert File MP4 Menjadi MP3 Dengan Mudah
"Kalau kita lihat di Kebumen ini masih ada sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan nasional," kata Arif Sugiyanto.
"Artinya Sarprasnya belum lengkap, atau kurang layak, sehingga masih perlu dibantu," sambung orang nomor satu di Kebumen ini.
Menurutnya, tahun ini Pemkab Kebumen mendapat bantuan dari Pemprov Jateng sebesar Rp38 miliar yang dialokasikan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah SD dan SMP.
Bantuan tersebut, kata Arif, diperuntukan bagi sekolah-sekolah yang masih kurang sarpasnya.
Seperti untuk pengadaan meja kursi, papan tulis, LCD, serta peralatan penunjang lainnya.
Baca Juga: Pembangunan Alun Alun Karanganyar Sumringah Purbalingga Dalam Penataan, Anggaran Masih Butuh Sekian
"Alhamdulillah tahun ini kita bisa terima bantuan, semoga tahun-tahun depan bisa dapat lagi, sehingga sekolah-sekolah lain yang belum dapat bisa dibantu untuk perbaikan sarprasnya," ucapnya.
Meski guru atau tenaga pendidik memiiliki kemampuan mengajar yang baik, kata dia, namun jika tidak dibarengi dengan adanya Sarpras yang memadai, maka hasilnya pun kurang maksimal.
Ia menegaskan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen.
Salah satunya dengan anggaran pendidikan di APBD Kabupaten Kebumen yang mencapai 38 persen. Meski demikian anggaran tersebut masih belum cukup.
Baca Juga: Toyota All New Land Cruiser: Eksklusivitas dan Kehebatan di Gelegar Ultah 63th Nasmoco Semarang
"Dengan anggaran tersebut kita sudah mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi PPPK. Tidak sebanyak di kabupaten lain," paparnya.
"Meski begitu guru honorer yang belum kita angkat PPPK juga banyak, karena anggaran kita terbatas," sambung dia.***
