Network
PKL lainnya, Kritianto juga mengatakan hal yang sama akan menggelar aksi nekat berjualan di depan kantor Bupati selama sepekan hingga ada kebijakan dari Pemkab Pati.
"Pimpinan suruh ke sini sampai satu minggu, sampai nanti ada satu keputusan," kata dia.
Kristianto sebelumnya juga berdagang di Simpang Lima Pati. "Sekarang kalau sore di depan Mebel Damai sampai jam 10 malam. Jualan sampai dua kali, pagi nasi bakar, disambung siang," jelas dia.
Ditemui terpisah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Hadi Santosa menjelaskan bahwa berjualan di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati kini dilarang. Hal itu sesuai dengan aturan Perda Nomor 13 Tahun 2014.
"Sudah kita jelaskan bahwa Perda Nomor 13 Tahun 2014, memang Alun-alun Simpang Lima zona merah untuk para PKL. Kita mohon maaf Perda itu mengharuskan semua warga menaatinya, tidak hanya dari PKL, termasuk dari kami juga taat terhadap hal itu karena produk hukum. Kalau mau direvisi ya monggo, itu bukan kewenangan kami," kata Hadi saat ditemui wartawan.
Hadi mengatakan soal omzet PKL menurun di Alun-alun Kembang Joyo. Akibatnya, beberapa PKL memilih meninggalkan lokasi Kembang Joyo. Pemkab Pati pun berupaya memberikan fasilitas penunjang bagi PKL.
"Sudah kita jelaskan bahwa relokasi di Kembang Joyo saat ini menurun omzetnya sehingga banyak yang meninggalkan. Kami dari Pemkab Pati berupaya memenuhi fasilitas yang beberapa kurang di sana," jelas Hadi.
"Memang ada beberapa hal yang menurut kajian kami dari paguyuban untuk segera dibenahi seperti akses masuk, penataan lapak yang di tengah. Memang ada permintaan dibuat seperti ruang terbuka, sesuai dengan prosedur akan dipenuhi dan penataan lainnya sudah kita jelaskan," lanjut dia.
Soal aksi PKL yang kini nekat berjualan di Simpang Lima Pati, Hadi mengatakan Pemkab akan menempuh tindakan secara persuasif.
"Dari Satpol sudah menyampaikan kalau ada aksi akan ada tindakan, sebagaimana kita lihat karena bagaimanapun teman-teman PKL warga Pati, pendekatan persuasif yang kita dahulukan," pungkasnya.
