Network
(Pikiran Rakyat Jateng) PATI - Walimurid di Kabupaten Pati mengeluhkan verifikasi anaknya ketika penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang seharusnya verifikasi bisa di lakukan di semua sekolahan pemerintah namun dalam kenyataannya tidak bisa.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Desa Grecol Purbalingga Makan Korban, Pemotor Meninggal Dunia
Baca Juga: Shopee Bantu UMKM Bertransformasi dan Berdaya Saing di Awal 2024, Perkuat Ekonomi Nasional
Hal tersebut dialami salah satu walimurid di Pati, Ratih. Anaknya hendak mendaftar di SMK II Pati. Namun, ketika mau memverifikasi d SMK3 Pati tidak diizinkan. Padahalseharusnya hal itu bisa dilakukannya, Apalagi selama sekolah yang dituju adalah sama- sama sekolah Negeri.
”sesuai juknis , Calon peserta didik (CPD) bisa verifikasi di mana pun , Selama satuan pendidikan milik pemerintah di mana pun se-Jateng. Tapi mengapa CPD tujuan SMK ditolak verifikasi di SMA,dan itu sudah berlangsung sejak kemarin (13/6),” tegasnya.
”Anak saya mau daftar SMK, tapi ketika mau verifikasi di SMA3 katanya tidak bisa. Alasannya takutnya nanti salah input data. Bahkan di SMK4 jelas menolak verifikasi di sekolahnya jika memang CPD tidak daftar di SMK itu,” tuturnya.
Baca Juga: Digitalisasi Manajemen ASN, Pemkab Pati Luncurkan Inovasi Simpati
Baca Juga: Polisi Amankan Puluhan Motor dan 6 Unit Mobil di Sukolilo
Dia menambahkan, para orangtua ini tahu aturannya. Seharusnya melihat verifikasi di sekolah lain itu diperbolehkan.
”Padahal sesuai juknis kan bisa dilakukan di mana pun selama satuan pendidikan milik pemerintah (sekolah negeri). Tapi ini nda bisa,” jelasnya.
Persoalan itu juga dikeluhkan para walimurid lain. Tak sedikit orangtua yang hendak mendaftar ini mengeluh kepada Febi atas keluhan yang sama.
Alasan mereka melihat di sekolah lain karena membludaknya antrean verifikasi CPD. Sehingga para orangtua terpaksa ke SMK untuk melihat perkembangan verifikasi.
”Rata-rata orangtua CPD mencari yang tidak antre. Akibatnya selama dua hari ini ya SMA di Pati membludak antreannya,” jelasnya.
Ditemui secara terpisah, Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jateng Tarmuji menyatakan, secara juknis verifikasi yang dimaksud itu bisa dilihat di sekolah lain. Asalkan satuan pendidikan milik pemerintah. ”Secara juknis memang boleh. Verifikasi itu bisa dilihat di sekolahan lain asalkan milik pemerintah,” tuturnya.
Ketika ditanya permasalahan yang dihadapi para walimurid itu, Tarmuji seketika langsung menelfon kepala sekolah yang bersangkutan. Dia terlihat sedang mengkonfirmasi persoalan itu. ”Bentar, Mas. Saya telfon sekolahnya,” imbuhnya.
Setelah Tarmuji mengatakan, atas persoalan tersebut pihaknya bakal berkoordinasi dengan sekolahan. Supaya kejadian itu tak terulang lagi. ”Nanti kami koordinasi dengan SMA dan SMK itu,” jelasnya.
Sebagai informasi (14/6/2024) siang tadi, Tarmuji menjelaskan hal itu sudah terkonfirmasi.”semuanya sudah clear,ga ada masalah,semua sudah saya konfirmasi ke sekolah-sekolah tadi,”pungkasnya.
