Network
PR Jateng-Petani Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) seperti biasa mengadakan ritual budaya Kupatan Kendeng bertempat di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kec. Gunem, Kab. Rembang. Kegiatan rutin ini dimulai dengan prosesi“Temon Banyu Beras” di Sumber Mata Air Brubulan dan “lamporan” di Pisowanan pada hari Minggu, 14 April selanjutnya dilanjutkan “Dono Weweh Kupat Lepat (arak-arakan)” pada hari Senin, 15 April 2024. Tradisi yang dilaksanakan hari ke 5 di bulan Syawal ini mengambil tema "Kendeng Nguripi Kwalat Lamun Ora Ngopeni".
Joko Prianto selaku koordinator acara menjelaskan tema tersebut mengandung arti jika pegunungan Kendeng itu Menghidupi, namun jika tidak Dirawat akan terjadi malapetaka atau Bencana.Selain itu dia mengatakan Sejak akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 terjadi bencana mulai banjir, rob, tanah longsor serta bencana lainnya. "Contoh kecilnya banjir bandang yang setidaknya tiga kali melumpuhkan pantura khususnya di wilayah Demak-Kudus. Banjir ini berdampak terhadap putaran ekonomi dan tergenangnya lahan persawahan yang dapat menyebabkan ancaman puso bagi petani padi di Jawa Tengah",ungkap Joko Prianto.
Momen Kupatan tahun ini menjadi sangat spesial. Hal ini menurut joko,bulan April adalah momen pengingat sejarah dimana pada 2017 lalu, Presiden mengamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat kajian menyeluruh terkait Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS Pegunungan Kendeng yang dikerjakan dengan dua tahap tersebut seharusnya menjadi pijakan utama bagi kebijakan pemerintah untuk kelestarian alam sebagaimana diatur dalam Pasal 14-18 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Joko Prianto menegaskan KLHS Pegunungan Kendeng ini komprehensif, dikarenakan sudah membaca bahwa eksploitasi yang akan dan telah terjadi adalah ancaman bagi sumber mata air di dalamnya yang bergantung pada keutuhan ketersediaan air . " jika hal seperti ini terus menerus dibiarkan, sumber mata air abadi dan ekosistem di kendeng akan hancur",kata dia.
Joko menambahkan Jika eksploitasi di Pegunungan Kendeng dengan kisaran luasan lahan 392,84 ha tersebut terus dilakukan, maka akan berdampak terhadap kerugian yang masif sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi ekonomi pada dokumen KLHS Kendeng yang telah memperhitungkan potensi kerugian sebesar 3,2 Triliyun setiap tahunnya. "sayangnya pemerintah daerah dan provinsi justru secara jelas menolak rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng tahun 2017 yang diamanatkan oleh presiden ini,"Imbuhnya.
Joko berharap melalui momen Kupatan Kendeng, JM-PPK terus mengingatkan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk serius dalam menangani bencana yang terus terjadi setiap tahunnya.
